JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)) Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan bahwa mantan Menteri Bappenas dan mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Suharso Monoarfa akan bergabung sebagai konsultan/penasehat di Pemerintah NTT, pada Senin (16/6/2025).
Menariknya, Suharso mantan Menteri Bappenas di era presiden Jokowi ini akan menjalankan peran ini secara sukarela tanpa menerima honor.
“Saya bersedia jadi penasihat Pemprov NTT tanpa dibayar,” kata Suharso,
Melki mengungkapkan keputusan ini selaras dengan kebijakan Pemprov NTT yang hanya mengangkat tenaga ahli dan penasihat tanpa membebani anggaran daerah.
"Pak Suharso minta tidak ada honor. Larangan mengangkat tenaga ahli itu kan berlaku kalau menimbulkan biaya. Jadi, seluruh penasehat di Provinsi NTT semuanya pertemanan, relawan, sukarela," ujar Melki saat di wawancarai Radio Elshinta Jakarta usai dilantik sebagai Gubernur NTT periode 2025-2030.
Sebagai konsultan, Suharso akan memberikan arahan terkait pengelolaan potensi NTT belum sepenuhnya optimal.
"Dalam waktu dekat, saya akan terbang ke Kupang dan menjelajahi beberapa titik strategis pembangunan. NTT punya potensi besar, tapi selama ini belum dipetakan secara optimal,” papar Suharso.
Melki berharap pengalaman serta kepedulian Suharso terhadap potensi daerah NTT dalam merancang konsep pembangunan NTT.
“Kalau kita tahu potensi tiap desa dan kelurahan entah garam, pariwisata, pertanian, atau UMKM maka pembangunan tidak lagi menunggu pusat, tapi bergerak dari bawah,” tambah Gubernur Melki.
Melki dan Suharso sepakat, sudah waktunya NTT tidak hanya menjadi daerah penerima bantuan, tetapi pemain aktif dalam arsitektur pembangunan nasional. Kerja sama ini menjadi semacam simbiosis antara energi muda dan kebijaksanaan tua.
“Saya ingin pak Suharso menjadi seperti peta hidup bagi kami. Beliau tahu di mana jebakan dan di mana jalan pintasnya,” ujar Melki sambil tersenyum.
Langkah konkret pun disiapkan. Salah satunya adalah penyusunan masterplan potensi berbasis desa dan kelurahan se-NTT.
Data ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan fiskal, perencanaan proyek, hingga promosi investasi lokal.
Pendeknya, desa dan kelurahan tak hanya jadi objek pembangunan, tapi aktor utama.
Di masa Suharso menjabat Menteri Bappenas, konsep pembangunan berbasis kawasan strategis menjadi andalannya. Kini, sebagai penasihat sukarela NTT, ia ingin mengawal provinsi itu menuju fase baru, membangun dari identitas lokal, bukan dari fotokopi kebijakan pusat.
“Kalau NTT ingin tumbuh, harus kenal dulu dirinya,” kata Suharso. “Dan itu dimulai dari mengenal potensi setiap jengkal tanah dan laut yang ada di sana,” pungkasnya.
