JAKARTA - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, baru-baru ini bertemu dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pada Senin (28/7/2025), di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Agenda tersebut dilanjutkan dengan pertemuan bersama pimpinan PT PLN pusat sebagai mitra terkait, untuk membahas pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di NTT.
Pemerintah NTT, pihak Swasta dan PLN berkomitmen untuk menjalankan mandat dalam memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pengembangan potensi energi di bumi NTT.
Sebagaii catatan, Dirinya menyoroti potensi geothermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena ketergantungan pada bahan bakar dari luar daerah.
"Kami, PLN dan pihak Swasta berkomitmen mengembangkan potensi energi yang di miliki NTT, sekaligus memastikan pengembangan potensi energi dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan," ujar Melki.
Lebih lanjut, Melki menekankan pentingnya kemandirian energi di NTT dengan memanfaatkan berbagai potensi energi di bumi NTT.
"NTT kaya akan potensi energi panas bumi, tenaga surya, angin, air, hingga arus laut. Kami terus mendorong kemandirian energi di NTT," sambungnya.
Semua potensi tersebut akan digarap secara maksimal, dan kami terus mendorong Keterlibatan PLN dan pihak Swasta dalam pengembangan EBT di seluruh wilayah NTT.
Selain itu, Melki beberkan hasil kajian dari satuan tugas (satgas) yang terdiri dari akademisi dan ahli dari berbagai universitas seperti UGM, UI, ITB, Undana, Uniflor, dan Unipa telah bekerja intensif dalam beberapa bulan terakhir.
"Mereka telah menampung seluruh kritik dan saran untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif, mencakup aspek geologis, lingkungan, skema bagi hasil, CSR, serta aspek keamanan," jelas Gubernur Melki.
Rekomendasi tersebut, lanjutnya, ditujukan untuk Ditjen EBTKE, PLN pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten, hingga desa-desa yang menjadi lokasi pengembangan panas bumi, dan juga kepada pihak pengembang. Semua temuan disampaikan secara jujur dan transparan untuk perbaikan di lapangan.
Kami mengusulkan pembentukan tim koordinasi permanen lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Tim ini juga harus melibatkan tokoh adat, budaya, agama, serta aktivis masyarakat untuk memastikan tata kelola energi terbarukan berjalan sesuai prosedur dan kesepakatan bersama.
Transparansi dan komunikasi aktif antar pihak di lapangan hingga tingkat pusat perlu terus dijaga, agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Demi menjaga keharmonisan sosial, dialog antar warga harus terus dilakukan, dengan melibatkan para ahli yang dipercaya oleh masyarakat.
Kami juga mendorong pendidikan vokasi dan pengembangan SDM lokal di sekitar lokasi proyek EBT. Anak-anak muda NTT akan dibekali keterampilan di bidang energi terbarukan melalui sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat berkontribusi langsung,.
"Masih banyak rekomendasi lanjutan yang akan kami kerjakan demi menjadikan NTT sebagai provinsi yang mandiri energi baru terbarukan, yang tidak hanya menyuplai energi ke daerah lain di Indonesia, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta juga mendorong hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan agar bernilai tambah bagi warga sekitar," pungkas Gubenur. (Ocep Purek)
