KUPANG - Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menggelar acara ramah tamah yang hangat dan penuh makna untuk menyambut kedatangan Menteri UMKM beserta rombongan bertempat di Aula kediaman Rujab, pada Rabu (29/10) malam.
Acara ini turut dihadiri oleh
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD Provinsi Emi Nomleni, para Bupati serta Forkopimda NTT.
Dalam sambutan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai Rp220 triliun. Penyaluran KUR ini diklaim telah menyerap sekitar 11 juta tenaga kerja.
Menteri Maman Abdurrahman mengungkapkan hingga 23 Oktober 2025 total penyaluran KUR telah mencapai Rp220 triliun dari plafon anggaran Rp300 triliun. Kredit ini telah menjangkau lebih dari 3,75 juta debitur.
“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” kata Maman.
Maman memperkirakan penyerapan 11 juta tenaga kerja berasal dari hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menunjukkan bahwa setiap penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua hingga tiga orang.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah dalam merancang program yang mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan UMKM melalui dana KUR.
“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian sehingga terwujud masyarakat yang produktif dan mandiri,” ujar Maman.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.
"Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan, pak Purbaya. Beliau setujui dana KUR berlangsung sampai tahun 2029," tandasnya.
Maman mengajak Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten NTT untuk memanfaatkan penyerapan dana KUR tersebut.
Dengan demikian, program KUR dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.
Ia juga mencatat bahwa hingga 23 Oktober 2025, realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen—tertinggi sepanjang sejarah penyaluran KUR di Indonesia melalui Bank Himbara.
"Di Indonesia baru provinsi Sulawesi Selatan serap anggaran dana KUR 50.000 ribu orang dalam setahun hingga 95% diterima sebagai nasaba Bank Himbara," jelasnya.
Pemerintah optimistis angka ini akan menembus 61–62 persen pada akhir 2025.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian UMKM akan meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha. SAPA UMKM dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan dari pemerintah maupun mitra nonpemerintah.
Melalui platform ini, pelaku usaha yang terdaftar akan memperoleh Kartu Usaha yang memungkinkan akses terhadap berbagai fasilitas dan insentif untuk memperkuat usaha dan meningkatkan produktivitas.
Kementerian UMKM juga menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro melalui transformasi digital UMKM sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong alokasi 30 persen ruang komersial di infrastruktur publik bagi UMKM. Hingga kini, sebanyak 392 unit infrastruktur seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun. Belum memanfaatkan rest area tersebut menjual produk UMKM.
"Saya memastikan bawah semua rest area infrastruktur tersebut, ada hak UMKM sebanyak 30% dengan biaya sewa 30% dari harga normal. Itu perintah PP. Bisa menyewa, menjual produk UMKM apa saja," pungkas maman.
