Oleh:
Igo Halimaking
Anggota Forum Diskusi Nalar NTT
Prolog: Dari Kritik ke Pola yang Terlihat
Saya memulai tulisan ini dengan kecurigaan yang sah. Bukan kecurigaan personal, melainkan kecurigaan intelektual. Sebab dalam rentang waktu yang relatif singkat, kritik terhadap Program One School One Product (OSOP) muncul berlapis, beruntun, dan saling menguatkan.
Dimulai dari tulisan Saudara Gusty Rikarno, “Pak Gubernur, Pendidikan NTT Mau Dibawa ke Mana?”, dilanjutkan “OSOL dan/atau OSOP?”. Tak lama kemudian, hadir penguatan konseptual dari Dr. Yustina Ndung melalui “Membongkar Ideologi di Balik OSOP NTT”, serta Profesor Feliks Tans lewat “Program OSOP dan Ide Freedom to Learn yang Terlupakan”.
Empat tulisan, tiga penulis, satu sasaran: OSOP. Saya tidak menuduh konspirasi. Namun, dalam dunia gagasan, pola juga adalah pesan. Dan pola ini terlalu rapi untuk diabaikan begitu saja. Terkait tulisan Dr. Yustina Ndung lewat dan Profesor Feliks Tans, saya akan memberi tanggapan dalam tulisan lain secara khusus.
Fokus tulisan ini hanya menanggapi tulisan Gusty Rikarno yang berjudul “Membangun NTT dengan Pikiran Kritis (Sebuah Bisikan Lembut untuk Saudara Igo Halimaking)”. (https://www.korantimor.com/opini/1547118006/membangun-ntt-dengan-pikiran-kritis-sebuah-bisikan-lembut-untuk-saudara-igo-halimaking). Bukan untuk membalas secara personal, melainkan untuk meluruskan kerancuan konseptual yang berulang.
Responsif vs Reaktif: Dikotomi yang Terlalu Nyaman
Gusty membuka tulisannya dengan membelah respons publik ke dalam dua kategori: responsif dan reaktif. Sebuah pembelahan yang tampak analitis, tetapi sesungguhnya bekerja sebagai pembelahan moral.
Saya ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang “responsif”, sementara kritik lain direduksi sebagai “reaktif”, “kasar”, bahkan “menjilat kekuasaan”. Ironinya, ajakan untuk berpikir reflektif justru disertai pelabelan watak dan motif pihak lain.
Di sini saya mencatat inkonsistensi pertama: mengajak refleksi sambil membagi sertifikat kedewasaan eksistensial. Dikotomi ini tidak memperkaya analisis, melainkan mengamankan posisi argumentatif penulisnya sendiri.
Pikiran kritis tidak lahir dari klasifikasi moral, melainkan dari dialog setara berbasis konsep dan data.
Sarkas Kecil untuk Bisikan yang Terlalu Nyaring
Gusty menyebut sebagian kritik terhadap OSOP sebagai “menjilat” dan “parasit kekuasaan”. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Tetapi satu hal pasti: pikiran kritis yang sehat tidak membutuhkan musuh imajiner.
Jika OSOP salah, bantahlah dengan data. Jika ia berbahaya, tunjukkan regulasinya. Jika ia manipulatif, buka desain kebijakannya.
Menyelipkan sindiran moral mungkin terdengar heroik dan menggugah emosi, tetapi tidak otomatis membuat argumen lebih kuat. Dalam diskursus kebijakan publik, moralitas tanpa evidensi hanya memindahkan perdebatan dari wilayah rasional ke wilayah sentimen.
Kritik yang tajam seharusnya memperjelas masalah, bukan menciptakan kabut etik yang justru mengaburkan substansi kebijakan.
Literasi Dasar: Dari Fondasi ke Alat Penolakan
Gusty menempatkan literasi baca-tulis sebagai fondasi segala literasi lain. Saya sepakat. Itu tidak pernah saya bantah. Yang saya kritik sejak awal adalah cara literasi dasar digunakan sebagai argumen penunda kebijakan.
Dalam tulisan pertama dan kedua, OSOP diposisikan sebagai ancaman terhadap literasi. Dalam tulisan berikutnya, argumen itu bergeser menjadi: “kita belum selesai dengan literasi dasar”.
Terjadi pergeseran logika dari “OSOP melemahkan literasi” menjadi “OSOP terlalu dini karena literasi belum matang”. Ini bukan pendalaman argumen, melainkan reposisi defensif.
Lebih problematis lagi, literasi dasar diperlakukan seolah-olah hanya dapat tumbuh dalam ruang steril, terpisah dari praktik sosial. Padahal, dalam tradisi John Dewey dan Paulo Freire, literasi justru tumbuh di dalam pengalaman yang dimaknai, bukan di luar pengalaman.
Urutan Literasi dan Kepatuhan Struktural: Dua Kekhawatiran yang Perlu Diletakkan pada Tempatnya
Di balik kritik Gusty, terdapat dua kekhawatiran utama: pertama, soal urutan literasi; kedua, soal kepatuhan struktural sekolah terhadap kebijakan. Keduanya sah sebagai pertanyaan. Tetapi menjadi problematik ketika diperlakukan sebagai alasan penolakan total.
Literasi tidak tumbuh secara linear dan hierarkis, seolah harus “sempurna” sebelum berjumpa dengan praktik. Dalam pedagogi kritis, literasi berkembang secara dialektis: membaca–menulis–berbuat–merefleksi, dalam satu kesatuan proses.
Demikian pula dengan kepatuhan struktural. OSOP bukan perintah teknokratis yang memaksa keseragaman, melainkan kerangka kontekstual yang justru membuka ruang diferensiasi sekolah berdasarkan potensi lokal.
Menjadikan dua kekhawatiran ini sebagai penghalang total berarti membekukan pendidikan dalam logika tunggu, bukan menggerakkannya dalam logika pembelajaran hidup.
Pikiran Kritis dan Imajinasi: Ketika Ketakutan Menggantikan Data
Gusty menyebut kekhawatirannya sebagai “proyeksi ketakutan yang jelas, logis, dan mendasar”. Di sinilah kritik kehilangan pijakan kebijakan.
Ketakutan—betapapun jujurnya—bukan argumen kebijakan. Ketika OSOP digambarkan berpotensi menjadikan sekolah sebagai “kuda beban PAD”, pertanyaannya sederhana; di mana regulasinya? di mana juknisnya? di mana indikator kinerjanya? Jawabannya: tidak ada.
Di titik ini, kritik melompat dari dunia kebijakan ke dunia imajinasi di topik, lalu kembali ke dunia nyata seolah-olah lompatan itu sah. Ini bukan kehati-hatian, melainkan kecurigaan yang dipelihara.
Meluruskan OSOP: Bukan PAD, Bukan Komodifikasi
Perlu ditegaskan secara jernih: Program One School One Product (OSOP) yang diluncurkan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bukan instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tidak ada kewajiban setor PAD. Tidak ada target laba. Tidak ada indikator ekonomi sebagai ukuran mutu sekolah.
OSOP dimaksudkan untuk mengembangkan potensi lokal sekolah, membangun kemandirian dan daya cipta murid, memperkuat relasi sekolah–masyarakat–dunia usaha.
Jika semua itu tetap dibaca sebagai “logika pasar yang menyelinap”, maka persoalannya bukan pada OSOP, melainkan pada prasangka ideologis terhadap praktik itu sendiri.
Epilog: Membangun NTT Tanpa Takut pada Praktik
Saya sepakat dengan satu hal dari Gusty: NTT harus dibangun dengan pikiran kritis. Namun pikiran kritis bukan berarti takut pada praktik, bukan pula mengidealkan literasi sambil mencurigai pengalaman, dan bukan membayangkan kebijakan terburuk sebelum ia benar-benar terjadi.
OSOP bukan obat mujarab. Tetapi menolaknya dengan ketakutan hipotetis juga bukan jalan emansipasi.
Jika pendidikan ingin membumi, ia harus berani bertemu realitas. Jika literasi ingin hidup, ia tidak boleh dikurung dalam menara kecemasan.
NTT tidak kekurangan kritik. Yang masih kita butuhkan adalah kritik yang setia pada konteks, data, dan niat kebijakan—bukan pada kecurigaan yang terus direproduksi.