KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) bakal rumahkan 9000 pegawai terkait rasionalisasi belanja pegawai sebagai langkah penyesuaian terhadap keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), belanja pegawai APBD dibatasi maksimal 30 persen di tahun depan.
"Tahun depan (2027) undang-undang ini akan di berlakukan batas maksimal belanja pegawai 30 persen. Indikasinya Pemprov NTT akan mengurangi porsi belanja pegawai 540 Miliar tahun depan," ujar Gubernur Melki.
Ia mengatakan, kondisi APBD NTT terbatas, terutama akibat turunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian berdampak pada ribuan (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) PPPK.
“Mau tidak mau dengan keterbatasan APBD. 12 ribu jumlah keseluruhan pegawai PPPK. Maka Pemprov akan melakukan rasionalisasi terhadap Pegawai PPPK menjadi 9000 Pegawai akan di rumahkan," tandasnya.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas daerah agar alokasi pembangunan tidak minim akibat beban rutin pegawai.
"Dan kalau pemerintah pusat tetap tidak rubah aturan tersebut, mau tidak mau 9000 PPPK akan di rumahkan," tambah Melki.
Hal tersebut dapat memantik gejolak di republik ini.
"Mudah-mudahan aturan ini bisa berubah sesuai dengan situasi Politik," harap Melki.
Menurut dia, sektor-sektor itu menjadi alternatif lapangan kerja, termasuk bagi ASN yang nanti terdampak kebijakan efisiensi belanja pegawai.
"Ini tidak mudah,di luar 9.000 orang ini yang nanti dirumahkan termasuk anak muda dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada banyak masyarakat miskin harus kita pikirkan juga," jelasnya.
Pemprov NTT mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sumber pembiayaan bagi masyarakat dan ASN (PPPK) yang ingin berwirausaha.
Melki mengatakan, KUR yang tersedia tiga triliunan rupiah lebih dan dapat mendukung dimanfaatkan untuk pengembangan usaha produktif.
'KUR tersedia tiga triliun rupiah lebih. Jadi sekali lagi, 9000 PPPK ini mau atau tidak memanfaatkan itu. Kerja layak swasta. Bukan lagi kerja berdasarkan gajian bulanan," kata Gubernur, pada Jumat, 20 Febuari 2026 di Kupang.
Meski begitu, Pemprov membuka peluang kerja di sektor produktif di nilai memiliki potensi yang belum sepenuhnya tergarap secara maksimal.
"Hari ini kita mesti buka sebanyak mungkin lapangan kerja di NTT yang lahannya banyak masih tidur semua ini. Peningkatan produksi di berbagai sektor saja itu satu pekerjaan besar," jelas Melki.
Ia menyebut sejumlah sektor yang akan jadi fokus adalah pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata. serta sektor lainnya.
Tinggal kita identifikasi betul faktor- faktor kuncinya di mana, dan itu sedang kami kerjakan di pemerintah provinsi NTT," terangnya.
Selain itu, Melki juga membuka ruang kritik dari masyarakat. la menyebut kekuasaan adalah milik bersama dan harus diawasi secara terbuka.
"Kami juga buka diri untuk dikritik. Sebagai anak aktivis yang tumbuh di tengah pergerakan NTT, saya merasa penting bahwa kekuasaan ini milik bersama," katanya.
Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan tidak mengandung hoaks atau kebencian.
"Sehingga itu dia menjadi buku terbuka yang semua orang bisa kritik apa saja silahkan, yang penting jangan hoaks dan kebencian, tetapi untuk kebaikan bersama," pungkas Melki.
Catatan: 3000 PPPK akan di selektif berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pegawai predikat terbaik.(*)