KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meminta perbankan di provinsi itu untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan UMKM melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Alokasi KUR untuk NTT sebenarnya cukup besar," kata Melki Laka Lena di Kupang, Sabtu, 21 Februari 2026 dalam acara Diskusi Publik yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Ke-80 PWI.
Dia mengatakan apabila kuota awal dapat terserap dengan baik dan penyaluran berjalan optimal, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota.
Hal tersebut, ujar dia, sudah sempat disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman saat berkunjung ke NTT beberapa waktu lalu.
Menurut dia, ada peluang bagi UMKM di NTT untuk berkembang dan mendapatkan dana KUR tambahan.
Namun semuanya, ujar dia, kembali lagi ke kesiapan di daerah, artinya sektor perbankan harus bisa menyerapnya secara maksimal.
la juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong sektor pertanian, peternakan, serta usaha produktif lainnya melalui skema pembiayaan yang semakin fleksibel.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam proses pencairan kredit tetap ada mekanisme perbankan yang harus dipenuhi.
Menurut Gubernur NTT, komunikasi antar pemangku kepentingan harus dibuka selebar-lebarnya. Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perbankan dan PWI diharapkan dapat membangun kolaborasi yang lebih konkret.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada PWI NTT yang menggagas diskusi tersebut.
Gubernur menilai inisiatif ini menunjukkan bahwa pers tidak hanya berperan sebagai media informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan yang memiliki kepedulian nyata terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepada pihak perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank-bank penyalur KUR lainnya, Gubernur berharap agar akses pembiayaan semakin dipermudah, pendampingan diperjelas, serta komunikasi dengan pelaku usaha semakin intensif.
Banyak keluhan dari para pelaku UMKM, terkait kesulitan yang dihadapi saat hendak melakukan pengajuan KUR," tambah dia.
PWI, ujar dia, tidak ingin kasus dana PIP yang tidak terserap di NTT pada tahun lalu dan dikembalikan ke pusat terjadi pada dana KUR. Karena itu dia berharap diskusi yang digelar itu memberikan jawaban kepada para pelaku UMKM yang ada di NTT.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menekankan bahwa keberhasilan pelaku UMKM dalam memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat ditentukan oleh pemahaman yang tepat tentang fungsi pembiayaan, terutama terkait modal kerja.
Dalam forum bertema “Peran Perbankan Mendorong Pertumbuhan UMKM di NTT Melalui Kredit KUR” tersebut, Charlie mengingatkan bahwa KUR bukanlah kredit konsumtif. Dana yang diperoleh harus digunakan secara produktif untuk memperkuat usaha, bukan untuk kebutuhan pribadi yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis.
Menurut Charlie, salah satu kesalahan yang kerap terjadi di kalangan pelaku UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya modal kerja. Padahal, dalam praktik usaha sehari-hari, arus kas menjadi faktor krusial.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem perbankan, kredit terbagi menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk membangun fasilitas usaha, sementara kredit modal kerja diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional usaha, terutama ketika pembayaran dari pembeli tidak dilakukan secara tunai.
“Banyak pelaku usaha menjual produknya dengan sistem tempo dua hingga tiga bulan. Sementara itu, produksi harus tetap berjalan. Di sinilah peran modal kerja menjadi sangat penting,” ujarnya.
Charlie kembali mengingatkan bahwa KUR dirancang untuk mendukung kegiatan usaha produktif. Kredit ini tidak diperuntukkan bagi pembelian kendaraan pribadi atau kebutuhan konsumtif lainnya.
Menurutnya, disiplin dalam penggunaan kredit akan menentukan keberlanjutan usaha. Jika dikelola dengan benar, KUR mampu menjadi pendorong pertumbuhan UMKM yang signifikan di Nusa Tenggara Timur.
Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam penyaluran kredit agar pelaku usaha memahami kewajiban serta strategi pengelolaan keuangan yang sehat.
“Pembiayaan harus menjadi solusi, bukan beban. Karena itu, pengelolaan yang cermat sangat diperlukan,” katanya.
Saat ini Bank NTT telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp350 miliar, termasuk alokasi khusus untuk KUR pekerja migran. Menurut Charlie, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat NTT, terutama pelaku usaha di sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan industri kecil.
Ia optimistis, dengan literasi keuangan yang baik dan pengelolaan kredit yang disiplin, UMKM NTT mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.
Diskusi publik yang diinisiasi PWI NTT tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha. Pesan yang disampaikan Dirut Bank NTT pun jelas: pahami fungsi kredit, kelola modal kerja dengan bijak, dan jadikan KUR sebagai alat untuk membangun usaha yang berkelanjutan bukan sekadar pinjaman yang membebani.
Turut menjadi narasumber dalam forum itu yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan JH Simarmata, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kupang Terry S.M. Tambun, serta pengamat ekonomi regional Dr. James Adam (*)