KUPANG - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang berorientasi pada hasil kinerja pemerintah Nusa Tenggara Timur secara berkala mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun pertama masa jabatan merupakan fase krusial untuk melihat sejauh mana Visi, Misi dan program prioritas mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh karena itulah di lakukan Diskusi Publik hasil Survei capaian satu tahun kinerja Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.
Menurut hasil survey Voxpol atas capaian kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 85 persen masyarakat puas.
Selama ini penilaian terhadap kinerja kepala daerah bersumber pada pandangan internal birokrasi, media, maupun kelompok – kelompok tertentu. Agar pengambilan kebijakan bersifat lebih objektif di perlukan survey kepuasan masyarakat mencakup representasi masyarakat di seluruh wilayah NTT .
Dalam sambutan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa survei kepuasan masyarakat bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk membaca persepsi publik secara jujur dan apa adanya.
Kami meminta agar masukan yang diberikan benar-benar obyektif. Sampaikan apa adanya. Apa yang belum kami lakukan di tahun pertama ini harus menjadi catatan serius untuk diperbaiki di tahun berikutnya,” tegas Melki, Jumat, 20 Februari 2026 di Kupang.
Diskusi publik ini memotret berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan kemiskinan dan stunting. Sejumlah peserta menekankan pentingnya transparansi data, efektivitas program, dan percepatan realisasi kebijakan strategis. Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi tidak anti kritik. Justru menurutnya, kritik konstruktif menjadi bahan bakar perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kalau ada kekurangan, jangan ditutup-tutupi. Tahun pertama adalah fondasi. Tahun kedua dan seterusnya harus lebih kuat dan lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui survei ini dapat mendeteksi berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi di berbagai bidang dan sektor di NTT.
“Kedepannya kami akan melakukan pendataan lebih detil lagi dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat dari dekat persoalan – persolan di masyarakat,” kata Melki Laka lena.
Melki Laka lena juga mengatakan Intinya dalam membangun NTT akan terus berkoordinasi dengan baik guna memajukan NTT lebih baik .
Terkait beberapa catatan kritis soal hasil survei yakni lebih memperhatikan bidang perempuan dan anak, terkait maraknya kekerasan seksual, kdrt, traficking dan stunting serta sarpras pendidikan dan kesehatan yang belum memadai di NTT.
Menanggapi itu, Gubernur juga mengklarifikasi angka stunting yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa data yang disampaikan pemerintah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi negara.
“Angka stunting yang kami sampaikan adalah data resmi dari BPS. Tidak ada rekayasa angka. Semua berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Penegasan ini penting mengingat isu stunting menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan manusia di NTT, yang selama ini masuk kategori provinsi dengan prevalensi cukup tinggi secara nasional.
Sebagai langkah konkret perbaikan, Gubernur Melki memperkenalkan pendekatan micro targeting dalam pelaksanaan program sosial dan penanganan stunting.
Menurutnya, intervensi tidak boleh lagi bersifat umum dan administratif semata, melainkan harus berbasis data individu.
“Kami akan lakukan micro targeting. Harus sesuai by name by address. Siapa orangnya, di mana alamatnya, apa kebutuhannya itu harus jelas,” tegas Melki.
Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan sasaran bantuan serta meningkatkan efektivitas anggaran daerah. Dengan sistem berbasis data rinci, setiap program dapat dipantau secara terukur dan transparan. Lebih Banyak di Lapangan, Kurangi Rutinitas Kantor Komitmen lain yang ditegaskan dalam diskusi publik tersebut adalah perubahan pola kerja kepemimpinan.
Ia juga menegaskan dirinya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma serta jajaran ASN akan lebih sering turun langsung ke lapangan.
Saya bersama Pak Wagub dan ASN akan lebih sering di lapangan daripada di kantor. Jangan terlalu banyak di kantor. Kita harus lihat langsung kondisi masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan ini dinilai sebagai upaya memperkuat kepemimpinan berbasis realitas lapangan (grounded leadership), agar setiap kebijakan tidak hanya disusun di atas meja, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di desa-desa dan wilayah terpencil NTT.
Tantangan tahun kedua meski survei menunjukkan adanya tingkat kepuasan di sejumlah sektor, tantangan struktural seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan wilayah, kualitas layanan dasar, serta penguatan kapasitas birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah besar," pungkas Melki.