KUPANG - Gubenur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kesempatan wawancara bersama pers di Kupang (4/2/2026), menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya seorang anak berusia 10 tahun di Desa Jerebu’u, Kabupaten Ngada.
Diketahui bahwa anak tersebut meninggal dunia akibat bunuh diri, yang dipicu oleh kekecewaan karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah.
Menurut Gubernur, peristiwa ini bukan semata-mata tragedi keluarga, melainkan kegagalan kolektif berbagai sistem baik pemerintahan, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan dalam mendeteksi lebih dini serta memberikan pertolongan yang cepat dan tepat kepada warga yang membutuhkan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu.
Kejadian ini merupakan tamparan keras bagi nurani dan kemanusiaan kita bersama, sekaligus pengingat bahwa masih terdapat celah serius dalam sistem perlindungan sosial yang harus segera dibenahi agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kita semua terusik. Ada seorang anak di NTT yang meninggal hanya karena tidak bisa beli buku dan bolpoin. Ini kegagalan kita semua — pemerintah provinsi, Pemkab Ngada, bahkan unsur agama dan budaya,” ungkap Gubernur Melki.
Sebagai kepala daerah, Gubernur menyampaikan rasa malu, telah gagal menjalankan fungsi paling mendasar: melindungi warganya, terutama anak-anak.
“Malu saya sebagai gubernur. Masa ada warga negara mati karena hal seperti ini. Kalau ini terjadi, berarti kita gagal mengurus warga kita sendiri,” sebutnya dengan nada bergetar.
Tak hanya itu, Melki juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap pendidikan dasar. Ia mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT agar tidak hanya fokus pada SMA dan SMK, tetapi juga memastikan anak-anak SD dan SMP tidak terabaikan
“Di saat kita duduk nyaman, ada seorang warga Indonesia asal NTT, khususnya Kabupaten Ngada, yang mati karena dia miskin,” katanya.
Kemarahan Melki semakin memuncak setelah mengetahui belum ada respons cepat dari pemerintah daerah setempat. Ia mengungkapkan telah mencoba menghubungi pimpinan Kabupaten Ngada melalui pesan WhatsApp, namun lambat mendapat jawaban.
“Saya sudah WA kepala daerahnya, tapi lama sekali responsnya. Ini situasi darurat. Akhirnya saya perintahkan orang saya turun langsung ke lapangan,” ungkapnya.
Lebih mengejutkan lagi, hingga malam hari pascakejadian, belum ada perwakilan resmi Pemkab Ngada yang datang ke rumah duka. “Tadi malam saya cek, belum ada yang turun ke rumah duka. Ini gila namanya. Dalam situasi seperti ini, kita gagal sebagai pemerintah,” tegas Gubernur Melki.
Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada hadir dalam acara itu, Gubernur Melki secara langsung mengeluarkan perintah tegas agar jenazah korban dimakamkan secara layak dan bermartabat.
“Pak Sekda Ngada, tolong urus pemakaman itu dengan layak. Jangan pakai tanah saja. Kuburkan secara pantas dan manusiawi,” perintahnya.
Tak hanya itu, Melki juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap pendidikan dasar. Ia mengingatkan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT agar tidak hanya fokus pada SMA dan SMK, tetapi juga memastikan anak-anak SD dan SMP tidak terabaikan.
“Jangan hanya urus SMA dan SMK. Urus juga SD dan SMP. Jangan sampai ada anak putus asa hanya karena tidak mampu beli alat tulis,” katanya.
Gubernur Melki menegaskan peristiwa di Ngada ini harus menjadi yang pertama dan terakhir di NTT. Ia meminta seluruh kepala daerah lebih peka, responsif, dan hadir nyata di tengah penderitaan masyarakat.
“Pranata agama gagal, pranata sosial gagal, pemerintahan juga gagal. Jangan sampai ada lagi warga NTT yang mati karena miskin,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Gubernur Melki, akan melakukan evaluasi menyeluruh serta mengoptimalkan berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan bantuan pendidikan, agar tragedi serupa tidak kembali terulang, khususnya pada anak-anak.
Untuk itu, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa termasuk Camat, Lurah, Kepala Desa, RT/RW serta mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan untuk bersama-sama aktif mendata dan memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat, terutama mereka yang berpindah domisili dan belum tertib administrasi.
Pemerintah Provinsi NTT juga tengah menyiapkan mekanisme respons cepat lintas sektor agar kasus-kasus darurat sosial dapat segera ditangani tanpa terhambat birokrasi, termasuk kemungkinan pembentukan skema bantuan sosial darurat berbasis solidaritas.
"Ini harus menjadi kejadian terakhir. Tidak boleh ada lagi anak-anak atau keluarga miskin di NTT yang kehilangan masa depan karena keterlambatan sistem kita," tegas Gubernur.
Pemerintah Provinsi NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama, demi memastikan NTT menjadi rumah yang aman dan manusiawi bagi semua.