KUPANG - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao resmi menandatangani perjanjian kredit pinjaman daerah senilai Rp 30 miliar dengan Bank NTT dalam seremoni di Hotel Sotis Kupang, Jumat (27/2/2026).
Pinjaman ini diambil untuk menutup keterbatasan ruang fiskal setelah dua tahun berturut-turut anggaran daerah dipangkas pemerintah pusat.
Penandatanganan dihadiri Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi Dethan, Sekda Jonas Selly, Komisaris Utama Bank NTT Donny Heatubun, Direktur Kredit Aloysius Geong, Direktur Dana dan Treasury Heri Helbianto dan Kepala Bank NTT KC Rote Ndao, Ade Roni Oematan.
Bupati Paulus menjelaskan keputusan berutang diambil setelah kemampuan keuangan daerah tertekan sejak 2025.
Tahun lalu, anggaran fiskal Kabupaten Rote Ndao dipangkas Rp 55,6 miliar, terutama pada sektor infrastruktur. Pada 2026, pemotongan kembali terjadi dengan nilai lebih besar yakni Rp 73,9 miliar.
"Seluruh infrastruktur kita terdampak pengurangan anggaran. Tahun lalu kami melakukan efisiensi internal untuk menutup sebagian kekurangan tersebut," kata Paulus.
Tekanan fiskal semakin berat karena adanya penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS yang harus dibiayai melalui APBD tanpa tambahan transfer dana dari pemerintah pusat seperti sebelum 2023.
Akibatnya, kata Paulus, belanja pegawai membengkak dan mempersempit ruang pembangunan.
Dalam konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Pemkab Rote Ndao didorong memanfaatkan skema pinjaman daerah, baik melalui PT SMI maupun perbankan.
Sebagai salah satu pemegang saham Bank NTT, jelas Bupati Paulus, pemerintah daerah akhirnya memilih bank daerah tersebut.
"Pembayaran bunga nantinya juga kembali ke daerah dalam bentuk dividen. Jadi manfaatnya tetap kembali ke masyarakat," ungkapnya.
Awalnya, kata Bupati Paulus, Pemkab merencanakan pinjaman Rp100 miliar. Namun setelah menghitung kapasitas fiskal dan melalui pembahasan bersama DPRD sejak tahap KUA-PPAS hingga RAPBD, nilai pinjaman dipangkas menjadi Rp 30 miliar dan disetujui dalam rapat paripurna.
Ia membeberkan, seluruh dana pinjaman dipastikan hanya untuk pembangunan infrastruktur, meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Disebutkan Bupati Paulus, salah satu proyek prioritas adalah pembangunan jembatan di Oele senilai sekitar Rp 1,5 miliar, selain peningkatan ruas jalan dan rehabilitasi irigasi di sejumlah wilayah.
"Tidak ada penggunaan untuk hal lain. Ini murni untuk menutup kekurangan ruang fiskal yang sebelumnya ditopang transfer pusat, dan sekarang tidak lagi," tegasnya.
Dengan perjanjian kredit ini, Bupati Paulus berharap pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah tekanan fiskal, sehingga pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak stagnan.
Komisaris Utama Bank NTT, Donny Heatubun mengapresiasi langkah strategis Pemkab Rote Ndao memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah untuk menjaga laju pembangunan.
"Kami apresiasi langkah Pemda Rote Ndao untuk membangun infrastruktur melalui pinjaman daerah yang tersedia. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.