KUPANG - Di era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk membatasi belanja pegawai yang dialokasikan oleh pemda pada APBD sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penyesuaian yang harus dipenuhi paling lambat lima tahun sejak diundangkan (2022-2027).
Pada Pasal 146 ayat (1) UU HKPD, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja.
"Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota DPRD," bunyi ayat penjelas dari Pasal 146 ayat (1) UU HKPD.
Belanja pegawai yang dimaksud pada pasal tersebut tidak termasuk belanja khusus untuk tambahan penghasilan guru dan tunjangan guru yang berasal dari TKD.
Bagi pemda yang terlanjur memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total belanja APBD, UU HKPD memberikan waktu selama 5 tahun bagi pemda untuk segera menyesuaikan porsi belanja pegawainya sesuai dengan ketentuan.
Meski sudah ditetapkan maksimal 30% dari APBD, pemerintah pusat berwenang untuk mengubah batas maksimal persentase belanja pegawai.
Mantan birokrat senior NTT, Alfred HJ Zacharias, mengurai secara terang dasar hukum, dampak, hingga solusi atas kebijakan tersebut, agar publik dan pemerintah tidak terjebak dalam kepanikan, tetapi justru membaca ini sebagai momentum penataan fiskal dan birokrasi.
Dasar Hukum yang Tak Bisa Diabaikan
Alfred menegaskan, pembatasan belanja pegawai bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan mandat regulasi nasional. Dasarnya jelas:
* UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 298 ayat 2)
* UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 146)
Khusus Pasal 146 UU HKPD, ketentuan batas maksimal 30 persen ini efektif berlaku penuh pada tahun anggaran 2027. Artinya, daerah masih memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi dan penyesuaian.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini kewajiban konstitusional fiskal yang harus ditaati,” tegas Alfred.
Dampak Positif: Ruang Fiskal untuk Rakyat
Menurut Alfred, jika belanja pegawai ditekan di bawah 30 persen, dampak positifnya sangat signifikan.
Pertama, efisiensi anggaran. Daerah bisa mengalihkan belanja ke sektor produktif seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik karena belanja tidak lagi tersedot untuk belanja rutin semata.
Ketiga, mendorong kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah dipaksa lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Keempat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menekan potensi penyimpangan akibat belanja pegawai yang terlalu besar dan kurang terkontrol.
Bahkan dalam konteks jangka panjang, kebijakan ini dinilai mampu memperkuat daya tahan fiskal daerah dalam menghadapi krisis serta meningkatkan daya tarik investasi.
“Birokrasi dipaksa menjadi ramping, efisien, tetapi tetap fungsional. Ini semangat lean bureaucracy,” jelasnya.
Dampak Negatif: Ancaman Rasionalisasi dan Resistensi
Namun, Alfred tak menutup mata terhadap dampak sosial dan psikologisnya. Jika tidak dikelola hati-hati, kebijakan ini bisa memicu:
* Rasionalisasi pegawai, terutama PPPK.
* Penurunan motivasi dan resistensi internal.
* Produktivitas yang menurun akibat ketidakpastian.
* Penundaan rekrutmen ASN yang mempersempit peluang kerja bagi generasi muda daerah.
Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak diterjemahkan secara kaku dan serampangan.
Jika Melebihi 30 Persen, Sanksinya Nyata
Sebaliknya, jika daerah tetap membiarkan belanja pegawai melampaui 30 persen, risikonya tak kalah serius.
* Belanja pembangunan bisa terhambat karena ruang fiskal menyempit.
* Program prioritas kepala daerah dalam RPJMD sulit terakomodir.
* Ketergantungan terhadap dana pusat meningkat.
Tak hanya itu, sanksi administratif dan fiskal juga mengintai, mulai dari:
* Penundaan atau pemotongan dana transfer (DAU, DAK, DBH)
* Kehilangan dana insentif fiskal
* Pengawasan intensif oleh BPKP
* Penundaan hak keuangan kepala daerah dan DPRD hingga enam bulan
* Pembekuan penambahan formasi ASN.
Catatan temuan dalam pemeriksaan BPK yang bisa memengaruhi opini dan skor kinerja fiskal daerah
“Ini bukan ancaman kosong. Konsekuensinya sistemik dan berdampak luas,” ujar Alfred.
Solusi: Bukan Sekadar Moratorium
Alfred menawarkan sejumlah solusi strategis agar NTT tidak terjebak pada pilihan ekstrem.
Pertama, optimalisasi manajemen SDM dan penataan rasional kebutuhan pegawai di setiap OPD.
Kedua, penghematan komponen belanja yang tidak proporsional seperti insentif berlebihan dan tunjangan ganda.
Ketiga, moratorium selektif rekrutmen serta evaluasi pegawai kontrak yang tidak efektif.
Keempat, digitalisasi layanan publik melalui penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk mengurangi beban administratif.
Kelima, transformasi unit layanan seperti RSU dan Puskesmas menjadi BLUD, sehingga gaji pegawai kontrak dapat dibayar dari pendapatan layanan sendiri dan tidak membebani porsi 30 persen APBD.
Keenam, strategi “membesarkan penyebut” — memperbesar total belanja daerah melalui peningkatan PAD, optimalisasi aset idle, dan mendorong investasi.
“Masalahnya bukan hanya menekan pembilang, tetapi juga memperbesar penyebut,” katanya.
Catatan Penting: Ancaman Resentralisasi Fiskal
Alfred juga mengingatkan, jika kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pusat terus terjadi, sementara daerah tidak mampu meningkatkan kapasitas fiskalnya, maka opsi penggabungan daerah sangat mungkin terbuka dalam kerangka UU Pemerintahan Daerah. Memang, hingga kini belum pernah ada penggabungan daerah yang dilakukan pemerintah pusat. Namun secara regulatif, ruang itu tersedia.
Momentum Penataan, Bukan Kepanikan
Pernyataan Alfred HJ Zacharias menjadi pengingat bahwa polemik PPPK di NTT tak boleh dilihat secara parsial.
Aturan 30 persen adalah realitas fiskal nasional yang harus dihadapi dengan strategi, bukan dengan kepanikan atau politisasi.
Bagi pemerintah daerah, ini momentum melakukan reformasi birokrasi dan penguatan kemandirian fiskal.
Bagi PPPK dan masyarakat, ini saatnya memahami bahwa penataan tidak selalu berarti penghapusan, tetapi bisa menjadi jalan menuju sistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Jika dikelola bijak, batas 30 persen bukanlah ancaman, melainkan pintu menuju birokrasi yang lebih efisien, profesional, dan berpihak pada pembangunan rakyat NTT.