ENDE - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meluncurkan NTT Mart by One School One Product (OSOP) di SMK Negeri 2 Ende, Minggu (19/4/2026). Ia menegaskan perubahan arah pendidikan, dari sekadar mencetak lulusan menjadi menghasilkan produk sekaligus menggerakkan ekonomi daerah yang selama ini mengalami defisit hingga Rp51 triliun.
Pada kesempatan terpisah, Gubenrur Melki juga meluncurkan Dapur Flobamorata di SMKN 1 Ende, kedua sekolah tersebut berada dalam satu kawasan dan berdekatan, hanya dipisahkan oleh pagar. Ia menekankan pentingnya hilirisasi hasil produksi sekolah melalui pengolahan yang bernilai tambah, sehingga tidak lagi berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi berlanjut hingga tahap tanam, panen, olah, kemas, dan jual.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan tiga pilar utama yang harus berjalan bersamaan dalam pendidikan di NTT, yakni kemampuan akademik, karakter, dan kewirausahaan.
Pertama, aspek akademik tetap menjadi dasar yang tidak bisa ditawar. Ia meminta seluruh sekolah memastikan siswa memiliki kemampuan intelektual yang memadai agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah kedinasan, hingga bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Akademik harus bagus. Itu tugas sekolah. Kita siapkan guru, sarana, buku, supaya anak-anak bisa bersaing masuk universitas, sekolah kedinasan, bahkan ke luar negeri,” ujarnya.
Namun, Melki menegaskan, kecerdasan tanpa karakter tidak akan membawa manfaat.
“Karakter jauh lebih penting. Banyak orang pintar tapi tidak jadi apa-apa karena karakternya buruk. Sebaliknya, yang karakternya baik bisa berhasil walaupun tidak terlalu pintar,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kegiatan seperti Pramuka sebagai ruang pembentukan karakter, yang menurutnya tidak boleh diabaikan di sekolah.
Pilar ketiga, lanjutnya, adalah kewirausahaan. Di sinilah peran NTT Mart dan Dapur Flobamorata menjadi kunci untuk menghubungkan pendidikan dengan realitas ekonomi.
“NTT ini defisit dagang Rp51 triliun. Artinya kita lebih banyak beli dari luar daripada produksi sendiri. Ini yang harus kita ubah,” katanya.
Untuk itu, Pemprov NTT membangun ekosistem ekonomi berbasis tiga sumber produksi, yakni One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP).
Produk dari desa, komunitas, dan sekolah akan dipasarkan melalui NTT Mart, sementara Dapur Flobamorata menjadi pusat pengolahan kuliner lokal agar memiliki nilai tambah.
“Semua yang kita produksi harus kita beli sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Kita harus jadi pelaku,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret menciptakan pasar, pemerintah merancang kebijakan belanja ASN minimal Rp100 ribu per bulan untuk produk lokal. Namun kebijakan itu belum diterapkan karena kapasitas produksi dinilai belum mencukupi.
“Kalau barang sudah cukup, kebijakan ini pasti jalan. Kalau semua ASN beli, perputaran uang bisa Rp150 sampai Rp200 miliar per bulan,” jelasnya.
Melki juga menekankan bahwa sekolah harus menjadi pusat produksi nyata, bukan sekadar tempat belajar teori. Ia mendorong SMK mengembangkan unit usaha sesuai potensi lokal, termasuk pertanian, peternakan, dan pariwisata.
“Jangan ajar anak-anak bertani di kelas. Harus di kebun. Jangan ajar beternak di papan tulis. Harus di kandang. Mereka harus tahu berapa hasilnya, berapa untungnya,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong sekolah memanfaatkan lahan yang ada untuk produksi pangan, termasuk mendukung kebutuhan dapur sekolah maupun program makan bergizi.
“Kalau sekolah punya dapur, bahan bakunya harus dari sekolah sendiri. Tanam, pelihara, olah, lalu jual. Uang berputar di sekolah,” katanya.
Selain itu, Gubernur juga membuka peluang pengembangan unit usaha lain seperti peternakan skala besar dan penginapan berbasis sekolah, khususnya bagi SMK yang memiliki jurusan pariwisata.
“Kalau dikelola serius, sekolah bisa punya usaha sendiri, bahkan jadi pusat ekonomi baru,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga meminta pemerintah kabupaten segera memasukkan data kebutuhan perbaikan sekolah agar bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pendidikan.
“Kalau ada sekolah yang butuh perbaikan, segera masukkan datanya. Kita bawa ke pusat untuk dibantu,” tegasnya.
Wakil Bupati Ende, drg. Dominikus Minggu Mere, menyatakan program NTT Mart dan Dapur Flobamorata merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sekolah dan masyarakat.
“Ini bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen penguatan ekonomi sekolah, pemberdayaan UMKM, dan promosi produk lokal,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran NTT Mart akan menjadi etalase utama produk unggulan daerah, sementara Dapur Flobamorata menjadi laboratorium inovasi dan praktik kewirausahaan bagi siswa.
Dominikus juga menekankan pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan agar tidak stagnan, serta kemampuan membaca peluang di tengah tantangan ekonomi.
“Kita tidak bisa hanya lihat tantangan. Harus mampu melihat peluang dan mengisinya dengan inovasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menyebut Ende sebagai kabupaten kelima yang menjalankan program tersebut setelah Kota Kupang, Belu, TTU, dan TTS.
Ia menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan dunia kerja dan pasar.
“Kita mau minimal 50 persen lulusan bisa langsung bekerja. Kalau itu terjadi, satu keluarga bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Ambrosius menjelaskan, melalui OSOP, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat produksi yang menghasilkan nilai ekonomi.
“Anak-anak harus belajar menghasilkan. Dari situ mereka punya keterampilan, punya pendapatan, dan punya masa depan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan sekolah untuk kegiatan produktif seperti pertanian dan peternakan, agar setiap proses belajar menghasilkan output nyata.
Peluncuran NTT Mart dan Dapur Flobamorata di Ende menegaskan strategi Pemprov NTT menggeser pola pembangunan dari konsumsi ke produksi, dengan sekolah sebagai simpul utama. Program ini diharapkan tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menciptakan pelaku usaha baru, membuka lapangan kerja, dan memastikan uang berputar di dalam daerah.