.jpg)
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara bakal bedah 5.000 rumah tidak layak huni di NTT, Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Pertemuan itu di hadiri Gubernur Laka Lena yang didampingi Bupati TTU Yoseph Falentinus Delesale Kebo dan Bupati Sabu Raijua Krisman B. Riwu Kaho.
Ara mengatakan akan memulai proyek pembangunan di tahun 2026.
“Rencananya, ada sekitar 5000 unit teruntuk ASN bergolongan rendah, TNI, Polri, guru, nelayan, pengusaha UMKM, dan petani,” ujar Ara.
Menteri PKP Ara menyampaikan bedah 5000 rumah di NTT merupakan gagasan Presiden Prabowo .
Ia juga berencana mengunjungi NTT dalam beberapa hari ke depan," tambahnya.
Lebih lanjut, kata Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa mulai 2026, pemerintah pusat menetapkan NTT dan Papua sebagai wilayah prioritas dalam program perumahan nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Tidak boleh ada satu pun kabupaten yang tertinggal dari program bantuan perumahan,” kata Maruarar.
Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat NTT.
Gubernur merespons positif rencana Kementerian PKP dan BP Tapera akan berkunjung ke NTT.
Ia berharap bedah rumah tersebut bisa membantu masyarakat NTT memiliki hunian layak.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang selama ini hidup dalam kondisi tidak layak bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang manusiawi,” ujarnya.
Selain itu, Gubermur Melki mendorong perluasan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.
Sasaran program ini mencakup kelompok yang selama ini sulit menjangkau kredit perumahan formal.
"ASN bergolongan rendah, TNI, Polri, guru, nelayan, pengusaha UMKM, dan petani,” pintanya.
Tidak hanya itu, program tersebut dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui skema Permodalan Nasional Madani (PNM), sehingga warga tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga akses terhadap kegiatan produktif.
Di ketahui, program bedah rumah tahun 2025 menyasar 436 rumah. Naik signifikan di tahun 2026, bertambah menjadi 5.000 rumah, dengan demikian mengalami kenaikan 12 kali lipat dari tahun sebelumnya, atau sebesar 1.200 persen yang tersebar di 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT.