KUPANG - Rasa cemas kini menghantui ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Adanya wacana pemutusan kontrak kerja akibat keterbatasan anggaran.
Pengeluaran di sektor belanja rutin untuk PPPK terlalu berlebihan dan membuat beban keuangan negara terlalu tinggi.
Terutama setelah adanya ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen sesuai Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan tenaga honorer dan PPPK, terutama terkait kemungkinan kontrak tidak diperpanjang.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik terkait kepastian status kerja mereka.
“Ini akan kita perjuangkan, supaya tidak ada yang dirumahkan,” ujar Gibran di hadapan para tenaga pendidik.
Hal itu sampaikan Gibran saat meninjau gedung baru UPTD Sekolah Dasar Inpres (SDI) Kaniti di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peninjauan ke sekolah tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, NTT dilansir korantt.com, Senin (6/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Kupang Yoseph Lede, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, Kepala SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, mengungkapkan hal sama kepada media bahwa pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wapres di sela-sela peninjauan fasilitas sekolah.
"Tadi beliau pesan akan ada perhatian terhadap guru honorer dan PPPK," pintanya.
Yuliana menjelaskan di sekolahnya terdapat 10 guru PPPK dan 9 guru honorer. Kemudian, jumlah siswa sebanyak 420 yang terdiri dari laki-laki 214 orang dan perempuan 206.
"Sehingga kami berharap nasib mereka diperhatikan secara serius agar bisa mengajar dengan baik karena jumlah siswa di sekolah ini banyak," terang Yuliana.
Awalnya tahun 2025 itu, Gibran sempat membagikan alat tulis dan sepatu termasuk menaruh perhatian serius terhadap sekolah tersebut.
Kunjungan kedua kalinya ke SD Inpres Kaniti, Wapres juga meninjau proses rehabilitasi infrastruktur sekolah. Saat ini, sebanyak 11 ruang kelas di SD Inpres Kaniti tengah direnovasi dengan total anggaran mencapai Rp1,9 miliar.
Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki makna tersendiri bagi masyarakat NTT.
"Kehadiran Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka di tengah-tengah kita memperkuat makna kebersamaan tersebut. Ini bertanda sebagai simbol perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat, terhadap peran pemuda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," urai Laka Lena.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah mengirimkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi terkait persoalan PPPK di NTT.
"Kita bersyukur tadi pak ketua Sinode GMIT, menyinggung soal PPPK. Dan kemarin, Pak Wapres sudah mengirimkan Dirjen dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk mencari jalan keluar, agar nanti urusan PPPK ini bisa diselesaikan dengan baik dan memuaskan semua pihak." pungkasnya.