KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan Pemerintah Provinsi NTT mengelar Bursa Kerja (Job Fair) yakni program rutin tiap tiga bulan bergilir di berbagai wilayah di NTT sebagai upaya memperluas Pencari Kerja (PencaKer) dan juga menekan angka pengangguran di NTT.
Komitmen tersebut disampaikan Melki saat memberikan arahan dalam kegiatan Bursa Kerja (JOB FAIR) dan Rapat Kerja Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT di Gedung Olahraga Oepoi, Kupang, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan itu menghadirkan 61 perusahaan dengan total 10.302 lowongan kerja untuk penempatan di NTT, luar daerah, hingga luar negeri.
Dalam arahannya, Melki menilai job fair bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang konkret yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan di tengah kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat.
Ia mengatakan hubungan industrial yang sehat antara pengusaha dan pekerja menjadi fondasi penting agar investasi dan penyerapan tenaga kerja dapat berjalan baik.
“Job fair ini menjadi bentuk konkret hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Kalau hubungan industrialnya sehat, perusahaan mau membuka ruang seperti ini dan masyarakat punya akses mendapatkan pekerjaan,” kata Melki.
Ia meminta seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, perusahaan, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga masyarakat memanfaatkan momentum tersebut secara maksimal dengan menyebarluaskan informasi lowongan kerja kepada masyarakat.
Menurut Melki, masih rendahnya jumlah pendaftar pada hari pertama pelaksanaan job fair menunjukkan informasi belum menjangkau masyarakat secara luas, padahal kebutuhan tenaga kerja sangat besar.
“Saya minta mulai malam ini semua gerakkan media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, ajak semua pencari kerja datang besok. Ada lebih dari 10 ribu lowongan kerja, jangan sampai lowongan lebih banyak daripada orang yang datang melamar,” ujarnya.
Bahkan, Melki secara terbuka menargetkan kehadiran 10 ribu pencari kerja pada hari kedua pelaksanaan job fair.
“Saya sendiri targetkan membawa seribu orang besok. Semua pihak harus ikut bergerak supaya tempat ini penuh oleh anak-anak NTT yang membutuhkan pekerjaan,” katanya.
Melki mengatakan Pemprov NTT telah memutuskan job fair akan dilaksanakan setiap tiga bulan dan digelar bergantian di berbagai wilayah di NTT agar akses masyarakat terhadap informasi kerja semakin luas.
Menurutnya, kegiatan serupa berikutnya direncanakan digelar menjelang Agustus dan akhir tahun 2026 di wilayah Flores atau Sumba.
“Ini kegiatan konkret membantu rakyat. Karena itu saya putuskan job fair dilaksanakan tiga bulan sekali dan berpindah-pindah tempat. Sekarang di Kupang, nanti bisa di Flores, Sumba, atau daerah lain,” ujarnya.
Ia menilai pemerataan kegiatan ketenagakerjaan penting agar masyarakat di luar Kota Kupang juga mendapatkan akses yang sama terhadap peluang kerja.
Dalam arahannya, Melki mengungkapkan kebutuhan tenaga kerja di NTT sebenarnya terus meningkat seiring masuknya investasi dan program pembangunan di berbagai sektor.
Ia menyebut investasi garam di Rote Ndao diperkirakan membutuhkan sekitar 26 ribu tenaga kerja ketika mencapai kapasitas maksimal. Selain itu, investasi tambak udang vaname di Sumba juga diproyeksikan menyerap ribuan pekerja.
Melki juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kerja asal NTT di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.
Menurutnya, pekerja asal NTT dikenal memiliki karakter pekerja keras, jujur, loyal, dan mampu beradaptasi.
“Banyak daerah suka pekerja asal NTT karena dikenal pekerja keras, setia, jujur, dan tidak banyak menuntut,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya peningkatan keterampilan teknis dan kesiapan budaya bagi pekerja asal NTT sebelum ditempatkan di luar daerah maupun luar negeri.
Ia meminta balai latihan kerja, lembaga pelatihan kerja, serta pemerintah daerah mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri dan budaya daerah tujuan.
“Kalau bekerja di luar daerah atau luar negeri, kemampuan teknis harus kuat dan budaya setempat juga harus dipahami supaya tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.
Melki mencontohkan pekerja rumah tangga maupun pekerja sektor industri harus memahami penggunaan teknologi dan pola kerja modern di tempat penempatan.
“Jangan sampai dikirim bekerja tetapi tidak siap menggunakan peralatan kerja modern atau tidak memahami budaya masyarakat setempat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Melki juga menegaskan komitmen Pemprov NTT membangun sistem penempatan pekerja migran yang terpusat di Kupang untuk meminimalkan praktik perdagangan orang dan percaloan tenaga kerja.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, agar seluruh proses penempatan pekerja migran asal NTT dapat diselesaikan langsung di daerah.
“Saya minta seluruh proses pekerja migran diselesaikan di NTT. Jangan lagi harus lewat Surabaya, Batam, atau Jakarta,” ujarnya.
Demikian Melki, sistem tersebut akan memperkuat pengawasan terhadap pekerja migran sekaligus menekan praktik pengiriman ilegal yang selama ini masih terjadi.
Ia bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan maskapai penerbangan terkait pembukaan rute langsung dari Kupang ke Kuala Lumpur maupun Singapura apabila jumlah pekerja migran yang diberangkatkan mencukupi.
“Kalau setiap minggu ada 200 sampai 500 orang berangkat dari Kupang, penerbangan langsung bisa dibuka. Ini akan mempermudah perlindungan pekerja migran kita,” katanya.
Selain itu, Pemprov NTT juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pekerja Migran untuk membantu calon pekerja menghindari praktik percaloan.
“Kita sudah dorong KUR pekerja migran supaya masyarakat tidak lagi terjebak calo,” ujar Melki.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi mengatakan job fair tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Ia menyebut pertumbuhan angkatan kerja di NTT setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui penyebaran informasi kerja yang lebih luas.
“Masih ada kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan. Karena itu pemerintah hadir memfasilitasi melalui job fair,” kata Yosef.
Dari total 10.302 lowongan kerja yang tersedia, sebanyak 5.371 lowongan berasal dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, 4.344 lowongan untuk penempatan antar daerah, dan 577 lowongan dari perusahaan dalam NTT.
Menurut Yosef, salah satu perusahaan ritel di Bali bahkan membuka kesempatan bagi 500 tenaga kerja asal NTT untuk ditempatkan di Denpasar.
Namun hingga hari pertama pelaksanaan, jumlah pendaftar baru mencapai sekitar 1.390 orang.
“Kalau sampai besok tidak mencapai lima ribu pendaftar, berarti ada masalah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan itu menjadi evaluasi kami,” ujarnya.
Selain job fair, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan rapat kerja bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang diikuti kepala dinas tenaga kerja dari 22 kabupaten/kota di NTT guna membahas sinkronisasi program ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, pelatihan kerja, dan pengembangan transmigrasi di daerah.