KUPANG - Para pemegang saham telah menyiapkan sejumlah pertanyaan kepada jajaran Pengurus Bank NTT dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank NTT yang dijadwalkan akan berlangsung pada, Kamis (30/4/2026), hari ini di Kota Kupang.
Hal itu di informasikan bahwa pemegang saham khususnya Seri A (pemerintah kabupaten/kota), akan meminta klarifikasi jajaran pengurus terkait empat hal penting, Senin (27/4/2026) lalu.
Disebut-sebut hal pertama yang akan dimintai penjelasan adalah menyangkut penyertaan modal mereka dalam kaitan dengan perubahan bentuk hukum dari Perseroan terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Disebut-sebut, dengan perubahan tersebut maka total penyertaan modal 22 pemerintah kabupaten/kota di NTT tidak boleh melebihi 51 persen saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai pemegang saham pengendali.
Hal ini perlu mendapat penegasan karena, semakin banyak penyertaan modal daerah, maka semakin besar pula penyertaan modal yang harus disetor Pemprov agar tetap menjadi pemegang saham pengendali.
Hal kedua, adalah kedudukan dan hubungan antara Bank NTT dan Bank Jatim yang sejak tahun lalu telah menjalin kerja sama usaha bank (KUB) terkait modal inti minimum (MIM) Bank NTT sebagai Bank Umum.
Hal ketiga, bagaimana strategi Bank NTT mengantisipasi total kredit 12 ribuan tenaga PPPK di seluruh NTT yang mencapai Rp2,4 triliun
Dan hal keempat, terkait hubungan antara jajaran Direksi dan Komisaris dengan para bupati dan wali kota sebagai pemegang saham dinilai baik sesuai dengan ketentuannya.
Direktur Utama (Dirut) Bank NTT Charlie Paulus menyampaikan akan dijelaskan semuanya dalam RUPS Bulan April.
Ditunda 15 Mei
Dirut Bank NTT Charlie Paulus yang diwawancarai vicitorynews.id kemarin, menegaskan bahwa terjadi penundaan RUPS Bank NTT dari semula pada Kamis (30/4/2026) menjadi Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, sejumlah pemegang saham tidak dapat menghadiri pelaksanaan RUPS pada jadwal sebelumnya karena memiliki agenda lain. “Iya, ditunda ke tanggal 15 Mei 2026,” ujar Dirut Bank NTT Charlie Paulus.