KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan ultimatum keras kepada pejabat eselon II, III, dan IV gagal jalan program prioritas bakal di copot jabatannya.
"Kalau tidak perform dalam mingguan maupun bulanan akan dicopot dan diganti orang lain yang siap bekerja, termasuk kepala dinasnya,” ujar Melki saat Apel Pagi di halaman Kantor Gubernur NTT, Senin (8/6/2026).
"Ini peringatan terakhir, Karena yang dinilai publik, menteri, bahkan presiden itu gubernurnya," tambahnya
Ia menyebut selama satu tahun lebih pemerintahannya masih memberi ruang pembinaan, ke depan evaluasi akan dilakukan lebih tegas.
“Besok tidak pakai peringatan lagi. Kalau tidak perform ya dicopot,” katanya.
Hal ini, dinilai berdasarkan tanggung jawab pejabat dalam menjalankan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta program prioritas pemerintah.
Lebih lanjut kata Melki, fiskal daerah masih menjadi tantangan besar. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi PAD disebut belum mencapai 20 persen, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah masih sangat terbatas.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah program belum dapat dijalankan maksimal, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Sampai sekarang PAD kita belum menyentuh angka 20 persen. Kondisi keuangan kita masih terbatas sehingga yang kita prioritaskan sekarang adalah gaji pegawai dan pelayanan publik minimal yang bisa berjalan,” bebernya.
Meski begitu, sekitar separuh kapasitas pembiayaan daerah masih bergantung pada transfer pusat sehingga peningkatan PAD menjadi agenda mendesak agar pembangunan daerah tidak stagnan ketika transfer pusat mengalami penurunan.
“Kalau kita hanya mengandalkan transfer pusat, pembangunan kita akan berjalan minimalis. Kita harus terbang tinggi seperti elang, bukan berjalan seperti anak ayam,” terangnya.
Ia juga meminta ASN memahami keterbatasan tersebut dan memastikan seluruh sektor penghasil PAD bekerja lebih agresif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Bantuan 3000 Rumah Layak Huni
Gubernur Melki menyoroti lambannya penyediaan data penerima bantuan rumah layak huni yang berpotensi menghambat masuknya bantuan pusat ke NTT.
Ia menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membuka peluang bantuan rumah layak huni dalam jumlah besar bagi NTT. Namun hingga kini proses validasi data penerima dinilai masih lambat.
Menurutnya, alokasi awal sekitar 15 ribu unit rumah berpotensi meningkat menjadi 18 ribu hingga 22 ribu unit, tetapi data penerima tervalidasi yang masuk belum mencapai 3.000.
“Kita selalu bilang NTT miskin dan kekurangan, tapi saat diminta data justru lambat. Jangan sampai bantuan besar dari pusat tidak bisa dieksekusi hanya karena data tidak siap,” ujarnya.
Melki berharap Dinas Sosial, Dukcapil, dan perangkat daerah terkait segera melakukan konsolidasi agar target 15 ribu data penerima segera rampung.
Ia juga meminta ASN yang berasal dari berbagai daerah di NTT ikut membantu memastikan proses pendataan di wilayah masing-masing berjalan lebih cepat. (*)