KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan secara drastis alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Anggaran BTT yang sebelumnya dialokasikan lebih rendah kini dirancang meningkat 725,31 persen menjadi Rp73,35 miliar.
Lonjakan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan dan pemulihan pascabencana gempa bumi Flores yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan permukiman hingga keberlanjutan pendidikan masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam Rapat Paripurna ke-88 DPRD Provinsi NTT Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Johni memaparkan dukungan dana darurat yang telah diterima dan dialokasikan melalui BTT untuk penanganan gempa Flores.
Hingga saat ini, total dukungan dana darurat mencapai Rp49.584.269.939. Dana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/AK/2026 tanggal 15 Agustus 2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Flores.
Sumber dana tersebut berasal dari berbagai pihak. Bantuan Presiden RI mencapai Rp40 miliar, sementara dukungan pemerintah daerah lain seperti Maluku Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah mencapai sekitar Rp5,89 miliar.
Selain itu, terdapat donasi dari lembaga, kelompok masyarakat dan perorangan sekitar Rp2,36 miliar, serta sumbangan pihak swasta dan masyarakat melalui Pameran Pembangunan NTT sebesar Rp1,31 miliar.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur dengan caranya masing-masing, baik berupa doa, tenaga, bantuan logistik, maupun bantuan keuangan untuk meringankan beban penderitaan para korban bencana,” kata Johni.
Ia menegaskan seluruh dukungan dana yang diterima telah dimasukkan dalam BTT untuk selanjutnya dibelanjakan dan disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, Pemprov NTT melakukan sejumlah penyesuaian anggaran, termasuk efisiensi dan pergeseran belanja.
Pendapatan Daerah diproyeksikan turun 10,16 persen menjadi Rp4,98 triliun.
Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,10 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,84 triliun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp45,36 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah justru diefisiensikan 5,22 persen menjadi Rp5,03 triliun.
Di tengah efisiensi tersebut, pemerintah memilih meningkatkan alokasi BTT secara signifikan menjadi Rp73,35 miliar.
Belanja Modal juga mengalami peningkatan menjadi Rp218,17 miliar.
Adapun Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp48,53 miliar, dengan defisit anggaran sebesar Rp48.534.234.358. Defisit tersebut sepenuhnya ditutup melalui pembiayaan netto dengan nominal yang sama sehingga SILPA tahun berkenaan ditetapkan nihil.
Johni juga mengungkapkan perkembangan realisasi APBD NTT hingga 4 September 2026. Pendapatan Daerah telah terealisasi sebesar Rp3,07 triliun atau 55,30 persen dari target Rp5,55 triliun.
Sementara realisasi Belanja Daerah mencapai Rp2,81 triliun atau 52,94 persen dari rencana Rp5,31 triliun.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan tercatat Rp362,01 miliar, atau 482,69 persen dari target awal Rp75 miliar.
“Memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan kondisi tanggal 4 September 2026, pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja realisasinya dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada agar sejalan dengan kinerja pelayanan yang diberikan,” tegas Johni.
Di tengah pembahasan anggaran tersebut, DPRD NTT turut menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores.
Anggota DPRD NTT asal Daerah Pemilihan IV, Junaidin, mendesak pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat yang dijadwalkan berakhir pada 12 September 2026.
Menurutnya, kondisi di lapangan masih membutuhkan perhatian serius, terutama karena banyak permukiman warga mengalami kerusakan berat dan proses pendidikan anak-anak terdampak terancam terganggu.
“Yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak kita yang terdampak bencana,” ujarnya.
Junaidin meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Ia mendorong adanya dukungan berupa beasiswa maupun pembebasan UKT bagi pelajar dan mahasiswa yang terdampak bencana
Selain sektor pendidikan, Junaidin juga meminta dilakukan pendataan ulang rumah warga terdampak secara valid dan akurat.
Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan stimulan pemulihan, khususnya bagi rumah dengan kategori rusak berat, dapat disalurkan secara tepat sasaran. Baca Juga: Gubernur Melki Tegaskan Dana Gempa Flores Diawasi Berlapis,
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 dari Wakil Gubernur Johni Asadoma kepada pimpinan rapat.
Pemprov NTT berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga perubahan anggaran tersebut segera memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan dampak gempa Flores.
Dengan BTT yang melonjak lebih dari tujuh kali lipat, pemerintah menempatkan penanganan bencana sebagai salah satu prioritas penting dalam perubahan APBD 2026.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut benar-benar bergerak cepat dari meja anggaran ke lapangan menjangkau rumah warga yang rusak, mendukung kebutuhan dasar masyarakat, dan memastikan anak-anak korban gempa tetap dapat bersekolah.(*)