KUPANG - Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penyaluran dana Bantuan Presiden senilai total Rp200 miliar untuk penanganan darurat dan pemulihan dampak gempa bumi di Pulau Flores.
Bantuan tersebut dipastikan telah diterima pemerintah daerah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak harus digunakan khusus untuk penanganan bencana.
Bantuan yang 20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?" tanya Prabowo pada, Jumat 28 Agustus 2026.
Komitmen Pemprov NTT mengawal seluruh dana bantuan
96 ribu lebih warga pengungsian, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan komitmen Pemprov NTT mengawal seluruh dana bantuan Gempa Flores secara transparan dengan pengawasan berlapis agar tidak ada celah penyimpangan.
“Semua dana dan bantuan harus tersalur adil dan merata. Tidak boleh ada celah sedikit pun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pengawasan harus berlapis dan berjenjang,” tegas Melki di Kupang, Sabtu 5 Septembe 2026.
Rp200 Miliar Diawasi Ketat
Presiden Prabowo mengalokasikan Bantuan Presiden total Rp200 miliar. Rinciannya, Pemprov NTT mendapat Rp40 miliar. Delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing Rp20 miliar.
“Terima kasih Bapak Presiden. Dukungan ini sangat membantu kami menggerakkan penanganan untuk para pengungsi,” ujar Melki.
Ia meminta 8 bupati segera optimalkan anggaran sesuai petunjuk teknis kementerian dan peraturan yang berlaku. Seluruh dana harus diarahkan untuk kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Data Korban dan Kerusakan
Berdasarkan data BPBD NTT per 4 September 2026, gempa M7,7 menelan 130 korban jiwa. Sebanyak 96.385 warga mengungsi dan 99.568 rumah rusak. Fasilitas yang terdampak juga masif: 600 rumah ibadah, 2.633 sekolah, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan.
BMKG mencatat hingga 5 September pukul 05.00 WIB telah terjadi 12.438 kali gempa susulan. 174 di antaranya dirasakan, dengan gempa terbesar M6,2.
Melki meminta bupati hingga kepala desa melakukan pemetaan menyeluruh titik terdampak. “Kebutuhan masyarakat harus teridentifikasi akurat agar bantuan tepat sasaran,” katanya.
Dia menambahkan, status tanggap darurat masih berlaku hingga 12 September 2026.
“Flores harus pulih beriringan dengan pengawasan yang kuat. Setiap rupiah bantuan harus benar-benar bermanfaat dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. (*)