.png "PAPILLONNEWS")
_2.jpg) |
KUPANG - Perkembangan persidangan perkara pidana yang menjerat seorang ibu rumah tangga sekaligus anggota Bhayangkari berinisial WRD (37) di Pengadilan Negeri Kupang semakin menyita perhatian publik.
Dalam sidang lanjutan perkara Nomor 158/Pid.B/2026/PN Kpg, Senin (9/11/2026), upaya penyelesaian melalui mediasi tidak membuahkan hasil.
Korban berinisial RM (40) secara tegas menyatakan menolak berdamai di hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Situasi semakin menarik perhatian setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU), usai mediasi dinyatakan gagal, menawarkan mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah kepada terdakwa.
Namun, tawaran tersebut langsung ditolak tim penasihat hukum WRD yang terdiri dari Andre Lado, S.H., dan Rusydi Saleh Maga, S.H.
Andre Lado menjelaskan bahwa keputusan menolak mekanisme tersebut bukan tanpa alasan.
Menurutnya, terdakwa memiliki hak konstitusional untuk membela diri, menguji seluruh materi perkara, serta memperoleh pemeriksaan yang objektif melalui proses persidangan.
"Kami meyakini bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Karena itu, kami akan menggunakan seluruh hak hukum yang tersedia untuk menguji setiap materi perkara di persidangan. Kami tidak ingin hak terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil justru dikesampingkan," ujar Andre kepada wartawan
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme plea bargain sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan mekanisme yang bersifat sukarela dan membutuhkan kesepakatan para pihak.
"Jadi, tawaran jaksa bukanlah perintah mutlak yang harus kami patuhi. Ada ketentuan hukum yang mengatur mekanisme tersebut. Kami memiliki hak untuk menolak apabila memang tidak sejalan dengan kepentingan pembelaan terhadap klien kami dalam persidangan ini," tegasnya.
Tak berhenti pada perkembangan persidangan, WRD bersama tim kuasa hukumnya juga mendatangi penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda NTT untuk mempertanyakan perkembangan laporan yang sebelumnya dilayangkan terhadap suaminya, seorang anggota Polri berinisial SDT (40).
Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor LP/B/97/III/2026/SPKT/POLDA NTT terkait dugaan tindak pidana penelantaran terhadap istri dan anak.
Rusydi Saleh Maga, S.H., menjelaskan bahwa pihaknya menilai penanganan laporan tersebut di ranah pidana umum belum berjalan sebagaimana yang diharapkan pihaknya.
"Kami datang untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan laporan klien kami. Sebab, persoalan ini sudah cukup lama berjalan, sementara klien kami masih harus menghadapi proses hukum sebagai terdakwa," ungkap Rusydi.
Menurutnya, laporan kode etik polri terhadap SDT telah terbukti dan SDT telah dijatuhi sanksi melalui proses sidang kode etik.
Dalam pertemuan dengan AKP Fridinari D. Kameo, S.H., selaku Kanit 1 Subdit 1 Ditres PPA dan PPO Polda NTT, pihaknya memperoleh penjelasan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang nantinya diajukan oleh WRD.
Rusydi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada tawaran untuk menggunakan ahli hukum guna menilai apakah perkara tersebut telah daluwarsa atau belum.
Namun, pihaknya menyatakan keberatan terhadap permintaan penyidik tersebut.
"Kami menolak karena menurut kami, laporan itu dilaporkan ketika dugaan penelantaran terhadap istri dan anak masih berlangsung. Jadi, kami meminta agar persoalan ini dilihat berdasarkan fakta dan rangkaian peristiwa yang sebenarnya, bukan sekadar diarahkan pada prosedur daluwarsa," jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa setelah adanya putusan kode etik, SDT baru memberikan satu kartu ATM untuk kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan nominal yang masuk ke kartu tersebut sekitar Rp900 ribu setiap bulan.
Namun, menurut Rusydi, hingga saat ini SDT masih terus berulah dan tidak pernah kembali tinggal bersama istri dan anak-anaknya.
Sementara itu, pria yang dikenal sebagai salah satu tokoh pers senior di Nusa Tenggara Timur tersebut mengungkapkan bahwa perkara yang sedang ditangani pihaknya telah menarik perhatian berbagai kalangan.
Ia mengatakan bahwa telah menerima komunikasi melalui telepon dari sejumlah tokoh media, politisi lokal, petinggi partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga aktivis dari berbagai daerah yang menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam terhadap kondisi WRD sebagai seorang ibu rumah tangga yang kini harus menghadapi proses persidangan pidana.
Meski demikian, Rusydi menegaskan bahwa pihaknya belum berencana menggunakan langkah-langkah di luar mekanisme hukum.
"Memang banyak pihak yang sudah menghubungi kami dan menyampaikan keprihatinan. Mereka mengikuti perkembangan perkara ini dan merasa prihatin dengan kondisi seorang ibu yang juga harus memikirkan masa depan anak-anaknya," bebernya.
Kendati demikian, pihaknya masih memiliki itikad baik dan tetap mengedepankan proses melalui jalur hukum secara profesional,
"Kami masih memberikan kesempatan kepada penyidik Polda NTT untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan. Kami berharap persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kami belum ingin menggunakan cara-cara di luar jalur hukum," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan rumah tangga antara WRD dan SDT sebelumnya diduga dipicu oleh adanya hubungan gelap antara SDT dengan RM.
WRD yang merupakan istri sah SDT disebut pernah berupaya mencari keberadaan suaminya di kediaman RM di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang.
Dalam upaya tersebut, WRD diketahui datang bersama dua wartawan dan seorang kerabatnya. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum hingga WRD harus berhadapan dengan proses peradilan sebagai terdakwa.
Meski demikian, seluruh dugaan mengenai hubungan para pihak maupun peristiwa yang menjadi dasar perkara tetap harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang nantinya akan terungkap di persidangan.
Perkara ini kini menghadirkan dua persoalan hukum yang menjadi perhatian, yakni proses pidana yang sedang dihadapi WRD serta laporan dugaan penelantaran istri dan anak terhadap SDT.
Publik pun menantikan bagaimana majelis hakim akan memeriksa dan memutus perkara tersebut, sekaligus bagaimana penyidik Polda NTT menindaklanjuti laporan WRD terhadap suaminya.
Bagi tim kuasa hukum WRD, satu hal yang saat ini menjadi prioritas adalah memastikan seluruh hak hukum kliennya terpenuhi dan setiap laporan yang disampaikan memperoleh penanganan secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan. (*Tim)