LARANTUKA - Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya mengajak para Uskup se-Regio Gerejawi Nusra untuk bersama-sama menangani persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTT.
Demikian disampaikan Gubernur NTT saat pertemuan Pastoral XII Regio Gerejawi Nusa Tenggara (Nusra) di Gedung OMK Keuskupan Larantuka, Rabu (2/7).
Pertemuan Pastoral ke-12 ini membawa tema "Gereja Berwajah Migran, Berziarah Dalam Harapan : Mencari Praksis Pastoral."
"Di balik setiap pekerja migran, ada harapan yang dipanggul, ada anak-anak yang ditinggalkan, dan ada impian yang dirajut dengan keringat dan air mata. Dirinya memastikan bahwa setiap langkah migrasi harus dilandasi kepastian hukum, perlindungan sosial, dan rasa aman," jelas Gubernur Melki.
Menurut Melki, minat masyarakat NTT bekerja di luar daerah maupun luar negeri sangat tinggi ini berlangsung lama.
Kita tidak bisa melarang siapa pun untuk mencari penghidupan yang lebih baik, hal tersebut mengarah pada ketrampilan dan dokumen yang sah.
"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan hingga elemen masyarakat sipil agar bersatu membangun sistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat," kata Gubernur Melki.
Hendaknya para pemangku kepentingan agar menjadi garda terdepan dalam penyuluhan dan perlindungan serta mewaspadai praktik calo dan perekrutan ilegal yang merampas masa depan warga atau umat," lanjut Melki.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergoda janji manis yang tidak pasti dan berupaya cari informasi dari saluran resmi serta mengikuti pelatihan.
Gubernur NTT juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergoda janji manis para calo.
"Dunia kerja saat ini menuntut keterampilan. Tempuhlah jalur resmi. Kita tidak hanya bekerja, tapi juga menjaga martabat diri dan harga diri daerah," jelas Melki.
Strategi Pemerintah Provinsi NTT dalam Menekan PMI Non Prosedural NTT
Gubernur Melki juga mengungkapkan langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTT untuk menekan laju PMI Non Prosedural melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.
"Kami juga terus mendorong pembentukan dan reaktivasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kabupaten/kota se-NTT, saat ini hanya satu yang aktif yakni di Kota Kupang. Reaktivasi LTSA sangat urgent untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat pencari kerja," ungkap Gubernur Melki.
Selain itu, ia menjelaskan tentang kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan mitra pelatihan lainnya, Pemerintah Provinsi NTT juga membangun dan mengembangkan pelatihan melalui BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), LPK swasta, hingga kerja sama pelatihan dengan BLK luar negeri.
Untuk mencegah imigran ilegal pemerintah telah membentuk TPPO melibatkan Tokoh masyarakat dan agama hingga meluncurkan sistem pelaporan.
"Kami telah membentuk Gugus Tugas Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga ke tingkat desa terutama pada kantong-kantong PMI dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat,' bebernya.
"Kami juga telah meluncurkan Sistem Saling Jaga atau SI-SAGA melalui hotline di 08113910910, sebagai platform pelaporan dan pengawasan berbasis masyarakat,' lanjutnya.
Lebih lanjut, Dirinya mengatakan Pemerintah Provinsi NTT menjalin kerjasama beberapa provinsi bagian dari jalur lintas migrasi untuk memastikan proses migrasi dilakukan secara legal.
"Kami telah menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk migrasi aman. Semuanya akan terus kita awasi dan evaluasi melalui forum akuntabilitas publik lintas perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur," kata Gubernur Melki.
Penutup, Gubernur mengajak para Uskup se-Regio Nusra untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai contoh nasional dalam reformasi tata kelola migrasi tenaga kerja.
"Mari bersama kita hentikan stigma NTT sebagai daerah yang dikenal karena darurat perdagangan orang, atau cerita pilu para PMI. Saya yakin dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu jadikan daerah ini sebagai lumbung tenaga kerja unggulan dengan dokumen yang sah, terampil, dan dihormati baik di dalam negeri maupun di luar negeri." pungkas Gubernur Melki.
Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Uskup Regio Gerejawi Nusra yakni Uskup Agung Ende, Uskup Agung Kupang, Uskup Denpasar, Uskup Labuan Bajo, Uskup Ruteng, Uskup Maumere, Uskup Larantuka, Uskup Weetebula dan Uskup Atambua; Utusan dari Keskupan Transit yakni Uskup Pangkal Pinang, utusan dari Keuskupan Tujuan di Malaysia mencakup Keuskupan Kota Kinabalu, Keuskupan Keningau dan Keuskupan Sandakan, Kementerian P2MI, Utusan dari Komisi Kerawam KWI, para pegiat LSM dan para delegasi dari Keuskupan Regio Nusra.
