Oleh: Fidel Werang
FLORES TIMUR
Dinamika Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belajan Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2026, berlangsung alot dan cukup melelahkan bagi pasukan Bale Gelekat DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama Badan Anggaran DPRD kabupaten Flores Timur, yang harus dilakukan dengan cermat dalam prinsip kehati-hatian, sehingga semua pembiayaan daerah dalam satu periodenisasi anggaran boleh berjalan dengan baik, dengan menjunjung tinggi prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta bebas dari praktek KKN.
Prinsipsip kecermatan dan kehati-hatian ini, serta mempertimbangkan postur APBD 2026 harus disesuaikan dengan keterbatasan Fiskal daerah atas penyesuaian besaran dana Transfer Ke Daerah atau TKD oleh Pemerintah Pusat.
Memanggapi hal ini, ketua fraksi golkar, sekaligus ketua DPD 2 partai Golkar Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Bethan, dihadapan forum pembahasan rancangan APBD FLOTIM, kamis, 27/11/2025, di aula sidang utama bale gelakat DPRD Flotim menegaskan, golkar sebagai sebagai salah satu pilar peyimbang pembangunan di daerah, tentunya terus memperhatikan prinsip penyesuaian kebijakan secara nasional, terhadap dinamika yang dihadapi Pemerintah Daerah Flores Timur saat ini, sejalan dengan kebijakan efisiensi fiskal Nasional, yang tetentunya akan berdampak langsung pada penurunan pendapatan di daerah sebesar 156 Milyard lebih pada tahun anggaran 2026, yang kini sedang berproses dalam pembahasan APBD FLOTIM Tahun Anggaran 2026 mendatang. Dimana jika dibandingkan dengan kondisi keuangan APBD Flotim Tahun Anggaran 2025 sebesar 1.254 trilliun, sementara pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan, atau pada alokasi anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 1.100 trilliun. Penurunan ini akibat kebijakan efisiensi fiskal Nasional.
Selain itu, Nani Btehan pun menjelaskan,
Sejalan dengan kebijakan efisiensi fiskal Nasional, tentunya mengaharuskan DPRD bersama pemerintah daerah kabupaten Flores Timur, didesak untuk ekstra hati-hati, mencermati lebih mendalam untuk mengatasi hilangnya sejumlah anggaran yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi nasional tersebut, melalui sejumlah kajian dan cermatan, agar di tengah kondisi keterbatasan keuangan yg ada, alokasi anggaran yang termuat dalam RAPBD Flotim Tahun Anggaran 2026 mendatang, sungguh dapat dimanfaatkan secara proposional untuk membiayai seluruh Program dan kegiatan Pemerintah yg tersebar di seluruh OPD. Sekaligus diharapkan agar performance APBD Flotim Tahun Anggaran 2026 lebih bermanfaat dalam keterbatasan fiskal.
Lanjut Nani Bethan, "Saat ini Pemerintah Flores Timur, kini telah mengambil langkah cepat-tepat untuk mengatasi keterbatasn fiskal dimakaud, sebagai salah satu alternatif melalui Pinjaman ke pihak Perbankan. Namun langkah ini akhirnya dalam cermatan DPRD secara kelembagaan, rencana pinjaman bank ditangguhkan, dengan tetap memperhatikan persoalan utama terkait stabilitas kebijakan efisinsi fiskal Nasional".
Prahara kebijakan fiskal
Dalam momentum Pembahasan Rancanagan-APBD Flores Timur Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah bersama DPRD Flotim, mendesain kebijakan pola penganggaran yg lebih proporsional guna menjawabi sejumlah kebutuhan. Efisiensi dilakukan untuk semua program dan kegiatan di seluruh OPD termasuk mengendalikan
pola skema penganggaran baik di Pemerintah maupun di Lembaga DPRD.
Melalui kajian matang dan strategis dalam rangka menjaga kesimbangan fiskal ditengah prahara kebijakan efisiensi fiskal Nasional tahun 2026 mendatang, melalui kebijakan penghematan pada sejumlah pembiayaan, salah satunya adalah pengalokasian aggaran untuk pos pembiayaan TPP ASN dan P3K dialokasikan untuk pembayaran 6 bulan kedepan ditangguhkan, dan akan dianggarkan kembali sisahnya di APBD- Perubahan Tahun Anggaran 2026. Sementara untuk biaya kegiatan di lembaga DPRD, beberapa kebutuhan anggaran di Lembaga DPRD juga bahkan disesuaikan untuk setegah masa persidangan, tidak untuk siklus tahunan. Sementara soal TTP bukan dipotong. Dengan demikian Pemerintah Daerah bersama DPRD tetap mempertimbangkan kondisi fiskal yg terbatas saat ini, tentu menjadi persoalan bersama pemangku kepentingan di daerah ini. Sembari berharap sekaligus mendorong Pemerintah Daerah harus mencari alternatif sumber anggaran baru maupun kebijakan baru untuk bisa mengatasi kondisi ini, karena kondisi kebijakan efisiensi fiskal Nasional sedang terjadi dan dihadapi oleh semua daerah di Indonesia.
Politisi berlambang beringin pun berharap, kondisi penyerasian dan penyesuaian ini berlaku secara adil baik pemerintah maupun di pembaga DPRD Flotim pun mengalami penyesuaian belanja. Dimana beberapa item belanja dan penganggarannya, dilakukan hanya untuk setengah dalam satu tahun anggaran dan bahkan mengikuti masa persidangan. Hal ini dilakukan untuk mengikuti kondisi keuangan daerah saat ini.
