KUPANG - Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan telah menerima surat mengundurkan diri Yohanes Landu Praing sebagai calon Direktur Utama (Dirut) Bank NTT pada 4 Juni 2025, saat di wawancarai Media usai paripurna DPRD provinsi NTT, Kamis (5 Juni;2025).
"Kami telah menerima surat Via WA dari Dewan Komisaris Bank NTT soal pengunduran diri Yohanes Landu Praing sebagai pencalonan Dirut NTT," ujar Gubernur Melki.
Perihal pengunduran Landu Praing sebagai calon Dirut tertuang dalam surat yang dikeluarkan Komisaris Independen Frans Gana kepada Gubernur NTT selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT pada Rabu (4/62025).
Alasan apa Landu Praing mengundurkan diri dari Dirut Bank NTT, tanya media ?
"Soal pengunduran dirinya, sebaiknya tanya saja yang bersangkutan. Itu menjadi kewenangan OJK untuk dinilai dan diproses lebih lanjut," ucap Gubernur Melki.
Selain itu, Gubernur Laka Lena juga menjawab pertanyaan wartawan soal mutasi jabatan Bank NTT dalam waktu dekat beberapa calon Direktur Operasional dan SDM terkesan mendadak dan tergesa-gesa.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Frans Gana soal mutasi. Menurut pak Frans hal ini biasa rotasi rutin sudah sejak lama, hanya saja berhalangan dengan RUPS bank NTT kemarin, jadi saat ini di lakukan," kata Gubernur Melki.
Di ketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 14 Mei 2025 lalu telah menunjuk Yohanis Landu Praing sebagai calon Dirut bersama dengan Charlie Paulus. Selain itu, Landu Praing juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirut Bank NTT.
Sementara itu, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, memberikan pernyataan tegas kepada awak media pada Kamis, 5 Juni 2025.
Menurutnya, keputusan Yohanis Lande untuk mundur merupakan langkah final yang secara otomatis menggugurkan seluruh hak untuk menduduki jabatan mana pun dalam jajaran direksi Bank NTT.
Faken juga menegaskan ini bukanlah arena politik yang bisa dimainkan sesuka hati !
Dirinya juga tekankan tidak ada celah bagi kandidat yang sudah mundur untuk kembali masuk dalam struktur direksi justru akan merusak marwah institusi.
“Kita tidak bisa memperlakukan jabatan strategis ini seperti permainan politik yang bisa masuk-keluar sesuka hati justru akan merusak marwah institusi.”
“Kalau hari ini kita longgarkan aturan hanya karena satu individu mundur dan ingin kembali dalam posisi lain, maka besok-besok siapa pun bisa lakukan hal serupa. Ini berbahaya untuk stabilitas organisasi,” tambahnya.
