KUPANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menggandeng Bank NTT melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) membantu rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa.
Bantuan rumah layak huni dari CSR Bank NTT Tahun Anggaran 2024 itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo kepada salah satu penerima Agustina Joni di RT 11 RW 4, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kamis (10/7/2025).
Wali Kota Kupang dalam sambutannya mengapresiasi Bank NTT yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam mendukung program-program pro-rakyat Pemerintah Kota Kupang melalui skema CSR.
Ia berterima kasih kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tangguh Kelurahan Naikolan yang telah melaksanakan program ini secara transparan, akuntabel, dan profesional.
“Bank NTT ini selalu responsif dan komunikatif terhadap permintaan-permintaan kami. CSR dari Bank NTT adalah bentuk komitmen nyata terhadap pembangunan sosial. Bahkan saya harapkan ke depan bisa diperluas, agar lebih banyak warga mendapat manfaat,” ujar dr Cristian Widodo.
Menurutnya, bantuan ini bukan hanya pembangunan fisik rumah, tetapi juga merupakan simbol kolaborasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan.
“Pemerintah bukan lagi semata-mata memerintah, tapi melayani. Memerintah adalah melayani. Dan pelayanan itu harus nyata,” tegasnya.
Menurut Wali Kota Kupang, Pemkot tengah berupaya menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan rumah, liang lahat gratis bagi keluarga kurang mampu, hingga dana pengaman kesehatan darurat di RSUD S.K. Lerik.
“Kalau ada warga yang mengalami gawat darurat dan belum memiliki KTP atau BPJS, kami tidak ingin mereka kehilangan nyawa hanya karena urusan administrasi. RSUD S.K. Lerik sudah siapkan dana pengaman Rp3 miliar. Selamatkan jiwa dulu, administrasinya belakangan,” jelasnya.
Ia pun menyinggung efisiensi anggaran yang dilakukan bersama Wakil Wali Kota Kupang.
“Kami berdua bahkan tidak membeli mobil dinas baru demi mengalihkan anggaran ke program-program nyata seperti ini. Mobil lama masih bisa dipakai, yang penting rakyat merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” tambahnya.
